Perkembangan masyarakat mengharuskan Universitas Muhammadiyah Magelang (selanjutnya disingkat sebagai UMM) mengembangkan paradigma baru dalam bentuk kebijakan akademik yang mampu mengantisipasi perubahan lokal, regional, nasional maupun internasional yang terus terjadi. Berbagai pandangan, dasar serta landasan berpikir, proses pembuatan keputusan, dan upaya pengembangan secara terstruktur dan sistematis perlu diperhatikan dalam merumuskan arah kebijakan akademik UMM.

Pengembangan kebijakan akademik Universitas Muhammadiyah Magelang dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilakukan dengan maksud agar output yang dihasilkan maupun outcome-nya dapat sesuai dengan arah perubahan yang terus terjadi. Perumusan kebijakan akademik mengacu pada 4 (empat) Proses Bisnis Akademik yang terdiri atas:   1) Bidang Akademik; 2) Bidang Pengelolaan Sumber Daya; 3) Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Promosi; 4) Bidang Organisasi dan Penjaminan Mutu.

Setiap Proses Bisnis Bidang Akademik yang diatur dalam kebijakan akademik ini mempunyai 6 (enam) butir mutu yang meliputi: 1) Karir Dosen; 2) Kurikulum; 3) Proses Pembelajaran; 4) Suasana Akademik; 5) Penelitian dan Publikasi; 6)  Pemberdayaan Masyarakat 7. Sistem Informasi & Teknologi 8. Kerjasama. Kedelapan butir mutu tersebut didasarkan atas telaah kritis (critical appraisal) serta bukti ilmiah (evidence-based) yang mengarah ke kompetensi dan dampak produk (products competency and outcome). Selanjutnya, sistem administrasi akademik diatur secara sentralistik di tingkat Universitas, sedangkan pengembangan akademik di UMM bersifat otonomi penuh di tingkat Program Studi (Prodi) yang disebut sebagai prinsip Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik (SADA).

Penyelenggaraan dan pengembangan akademik UMM mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Permendiknas Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional, Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan serta Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP) IV Tahun 2003-2010,  yang menetapkan bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan dapat didorong dengan otonomi yang berjatidiri dalam kerangka akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri untuk mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan.

Mekanisme Kerja Penyusunan/Perumusan Kebijakan Akademik

1. Analisis Masalah (Rapat tahap I, 30 Oktober 2012)

2. Pembagian Tugas Masing-masing TIM (Rapat tahap II, 17 Nopember 2012)

3. Pengumpulan data dari masing-masing TIM

4. Presentasi hasil (pra workshop Kebijakan Akademik)

5. Workshop Kebijakan Akademik

6. Cetak Kebijakan Akademik (diperkirakan Januari 2013)